Kisruh di tubuh PSSI membuat pemerintah Indonesia dituntut sebagian kalangan pecinta bola agar melakukan intervensi terhadap kepengurusan PSSI. Meskipun ada ancaman sanksi dari FIFA jika pemerintah melakukan intervensi tapi menurut sebagian kalangan langkah itu lebih baik daripada tetap mempertahankan kepengurusan PSSI yang sekarang yang dianggap korup dan tidak mendengar aspirasi masyarakat. Bagaimana sanksi FIFA terhadap negara yang federasinya diintervensi pemerintah?
FIFA termasuk organisasi olahraga yang tidak tersentuh. Otoritas sepakbola dunia itu memiliki independensi yang tidak bisa ditentang pihak manapun. Negara yang pemerintahnya melakukan intervensi terhadap federasi sepakbola akan terkena sanksi dari FIFA.
Prancis malu besar dalam Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan (Afsel). Les Bleus -sebutan timnas Prancis- finish sebagai juru kunci di grup A setelah mencatat sekali seri dan dua kali kalah. Tidak hanya itu, striker Nicolas Anelka dipulangkan setelah laga kedua karena bertengkar dengan pelatih Raymond Domenech.
Efeknya, jelang laga terakhir grup melawan Afsel, para pemain yang dimotori kapten tim Patrice Evra menggelar aksi boikot latihan sebagai bentuk solidaritas kepada Anelka. Raihan jeblok yang dibumbui aksi boikot pemain tak pelak memicu reaksi di Negeri Anggur itu.
Kepulangan Evra dkk disambut dengan permintaan Menteri Olahraga Roselyne Bachelot agar FIFA mencekal Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) untuk sementara waktu. Bachelot mengungkapkannya karena ingin mereformasi kepengurusan FFF sekaligus menyelidiki kasus boikot pemain.
Sikap Bachelot, yang kabarnya atas permintaan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy, tentu saja membuat FIFA meradang karena merasa independensi anggotanya, FFF, diobok-obok. FIFA pun mengancam bakal menskors partisipasi Prancis di level sepak bola internasional apabila pemerintah Prancis ikut campur dalam urusan internal FFF.
Apalagi dengan Presiden FFF Jean-Pierre Escalettes mundur dari jabatannya seusai kegagalan Les Blues di Piala Dunia 2010. "Saya orang Prancis dan mencintai negara saya. Tapi, saya tidak mendukung pemerintah (Prancis) terhadap FFF. Jika diteruskan, FIFA akan melawan," ungkap Jerome Valcke, sekum FIFA, kepada Jawa Pos di Stadion Soccer City, Johannesburg, di tengah perhelatan Piala Dunia 2010.
Warning FIFA membuat pemerintah Prancis menjauh ketika reformasi dalam tubuh FFF berjalan. Awal Februari lalu, pelatih Les Bleus Laurent Blanc menolak rencana menteri olahraga Prancis yang baru, Chantal Jouanno, untuk memperpanjang skors provokator boikot pemain di Piala Dunia 2010. Di antaranya Evra, Franck Ribery, dan Jeremy Toulalan.
"Sebagai pelatih timnas, saya sepenuhnya memiliki kebebasan menentukan pemain. Di egara demokrasi, setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya. Tapi, itu juga berarti setiap orang juga berhak untuk tidak menyampaikan pendapat orang lain," papar Blanc.
Prancis masih beruntung dibandingkan beberapa negara yang federasi sepak bola negaranya diskors karena intervensi pemerintah. Kasus Prancis mirip dengan Nigeria. Instruksi Presiden Nigeria Goodluck Jonathan membekukan federasi sepak bola negaranya setelah gagal total di Piala Dunia 2010 berbuah skors dari FIFA. Namun, skors itu hanya berlangsung tidak sampai sepekan setelah sang presiden menarik instruksinya.
Yang paling parah adalah Brunei Darussalam. Keputusan Sultan Brunei membentuk kepengurusan baru federasi sepak bola di negaranya pada Desember 2008 berbuah skors dari FIFA setahun kemudian. Sampai sekarang, Brunei yang prestasi sepak bolanya memang jalan di tempat masih dalam skors. Bahkan ada sinyalemen apabila negara tetangga Indonesia itu diskors sampai Juni 2013.
Kasus Brunei pun menambah daftar negara korban skors FIFA. Dalam lima tahun terakhir, sedikitnya 14 negara yang federasi sepak bolanya dinonaktifkan. Kebanyakan memang karena adanya campur tangan pemerintah di negara masing-masing.
Tapi, ada sejumlah kasus skors oleh FIFA bukan karena intervensi pemerintah. Di antaranya skors kepada Australia pada 1960 karena pendekatan pemain ilegal (untuk dinaturalisasi) dan skors kepada Afsel karena politik apartheid alias diskriminasi warna kulit. (dns)
Negara Korban Skors FIFA
Negara Lama Skors Alasan
Australia 196 0-April 1963 Pendekatan pemain ilegal
Afsel 26 September 1961-Januari 1963 Regulasi apartheid
Oktober 1964-1976 Politik apartheid
Bangladesh 11 Januari-12 Februari 2002 Intervensi pemerintah
Kenya Juni-Agustu s 2004 Intervensi pemerintah
25 Oktober 2006-9 Maret 2007 Intervensi pemerintah
Yaman 12 Agustus-13 November 2005 Intervensi pemerintah
Yunani 3-7 Juli 2006 Tidak patuhi statuta FIFA
Iran 22 November-17 Desember 2006 Telat gelar kongres federasi
Kuwait 30 Oktober-15 November 2007 Intervensi pemerintah
24 Oktober-22 Desember 2008 Telat gelar kongres federasi
Iraq 26 Mei 2008-29 Mei 2008 Niat pemerintah bubarkan federasi
20 November 2009-Maret 2010 Intervensi pemerintah
Madagaskar 19 Maret-19 Mei 2008 Pemerintah skors presiden federasi
Chad 29 Maret-7 Mei 2008 Intervensi pemerintah
Ethiopia Juni-Nove mber 2008 Intervensi pemerintah
Peru 24 November-20 Desember 2008 Intervensi pemerintah
Zambia 19-24 Maret 2009 Intervensi pemerintah
Brunei September 2009- Intervensi pemerintah
Nigeria 4-8 Oktober 2010 Intervensi pemerintah
Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.
BalasHapus